ami

Pendidikan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan, merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.

Hal itu menjadi program utama pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional khususnya. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yaitu dengan dicanangkannya Program Wajib Belajar 9 tahun. Diharapkan, dengan adanya program wajib belajar 9 tahun jumlah anak putus sekolah (drop-out) bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Karena begitu banyaknya program yang akan dilaksanakan, baik secara terpusat yaitu di Direktorat Pembinaan SMP maupun yang diselenggarakan melalui sistem dekonsentrasi di Dinas Pendidikan Propinsi, maka untuk memperoleh kesatuan dan kesamaan visi, misi dan langkah-langkah program tersebut agar efektif dan efisien, perlu dilakukan suatu rapat dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program-program tersebut untuk tahun anggaran 2006.

Tulisan ini akan menggambarkan tentang berbagai macam strategi yang akan ditempuh Direktorat Pembinaan SMP dan juga berbagai ragam harapan dan keinginan dari berbagai pihak terkait dengan penanganan program penuntasan wajib belajar 9 tahun. Agar koordinasi dan sinkronisasi program-program tersebut bisa berjalan dengan baik maka Direktorat Pembinaan SMP menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi program di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP, yang diadakan pada tanggal 27 Februari s/d. 02 Maret 2006 di Hotel Novotel , Batam, Kepulauan Riau.

Berkaitan dengan penuntasan wajib belajar 9 tahun, Prof. Suyanto, Ph.D selaku Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan beberapa hal dalam pembukaan rapat koordinasi dan sinkronisasi program Direktorat Pembinaan SMP tahun 2006 diantaranya adalah:

Bahwa pendidikan merupapak salah satu aspek penting bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu, dengan demikian, pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangunan. Beliau juga menambahkan bahwa Direktorat Pembinaan SMP mampunyai tugas besar yaitu pada tahun 2008 harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Apabila tiba pada tahun 2008 tidak tuntas, maka akan dijatuhkan sanksi. Untuk penuntasan wajib belajar 9 tahun, disamping pemberian dana atau subsidi yang lain, ada BOS.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) baru bisa digunakan untuk membiayai1/3 dari biaya penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, 2/3 biaya penyelenggaraan pendidikan itu hendaknya dapat ditangguing oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut Hamid Muhamad, Ph.D (Direktur Pembinaan SMP) dalam menjelaskan program-program Direktorat Pembinaan SMP, Depdiknas, bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia, beberapa kendala masih dihadapi dalam penyelenggaraan pembinaan SMP di seluruh Indonesia adalah berkait dengan akses pendidikan SMP masih relatif rendah (APM= 63,67%, APK= 85,22&, APS= 85,65%), mutu pendidikan SMP, dalam hal ini mencakup tenaga kependidikan, fasilitas, pembiayaan, manajemen, proses dan prestasi siswa masih rendah.

“Dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar yang direncanakan tuntas pada tahun 2008/2009, Direktorat Pembinaan, SMP memberikan perhatian yang sangat serius terhadap akses, hal ini berkaitan dengan anak usia 13-15 tahun, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan angka putus sekolah. Data nasional dan kondisi beberapa propinsi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut.

- Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan SMP masih tinggi. (Secara nasional adalah sebesar 14,78% atau berkisar 1,9 juta anak; 54,92% untuk Maluku Utara dan 102,86% untuk OKI Jakarta)

- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs masih relatif rendah (83,38% untuk Nasional; 67,38% untuk Kalimantan Barat, 121,56% untuk DKI Jakarta).

Angka putus sekolah SMP masih tinggi (Secara nasional masih terdapat 2,74% atau sekitar 272 ribu; 0,06% untuk propinsi Jawa Tengah, 3,15% untuk Gorontalo; dan 5,53% untuk Nusa Tenggara Timur.